Thursday, May 16, 2013

Diduga Libatkan Pejabat Pemprov, Kasus Bansos Mandek

SEMARANG, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan dana hibah di Jawa Tengah (Jateng). Kasus tersebut telah diselidiki Kejaksaan Tinggi (kejati) Jateng, namun mandek.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah secara jelas menemukan banyak penerima dana bansos serta hibah fiktif atau tidak sesuai peruntukan.

"Sejak dulu yang namanya bansos selalu bermasalah di Jawa Tengah. Tapi, pihak aparat hukum enggan untuk membongkar korupsi bansos. KPK harus segera turun tangan untuk membongkar penyimpangaan penyaluran dana bansos ini," katanya.

Kerugian negara karena penyelewenangan dana bansos, menurut Uchok, berjumlah ratusan miliar hingga triliunan rupiah setiap tahun. Berdasarkan dokumen audit BPK, pada tahun anggaran 2011, terdapat realisasi belanja barang/jasa untuk dihibahkan tidak disertai dengan naskah perjanjian hibah daerah. Nilainya fantastis, hingga Rp 63,9 miliar.

Sementara, untuk dana bansos kemasyarakatan pada 2011 Pemprov Jateng menganggarkan Rp 26,9 miliar yang terealisasi sebesar Rp 26,8 miliar. Namun ditemukan bahwa Dinas Bina Sosial tidak melakukan kajian atas setiap proposal yang masuk. Akibatnya, ditemukan 24 SK Gubernur Jateng tentang penerima dana bansos yang penuh cacat seperti alamat domisili penerima bansos kurang lengkap dan satu alamat digunakan beberapa LSM penerima.

Setelah ditelusuri lebih jauh oleh BPK terhadap 208 penerima dana bansos di 99 lokasi, ditemukan fakta-fakta aneh soal penerima dana bansos. Misalnya alamat tak ditemukan karena kurang lengkap, alamat ditemukan namun merupakan rumah tanpa penghuni, dan satu nama rekening untuk beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penerima.

Kasus tersebut sudah diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Jateng. Sejumlah pejabat di Pemprov Jateng dan belasan LSM penerima dana telah diperiksa. Sempat beredar kabar sejumlah pejabat dan anggota DPRD Jateng terlibat. Tapi hingga kini kelanjutan kasus tersebut tidak jelas.

"KPK harus turun tangan selidiki bansos di Jateng," tegas Uchok.

( Anton Sudibyo / CN38 / SMNetwork )

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad


http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/16/157178/Diduga-Libatkan-Pejabat-Pemprov-Kasus-Bansos-Mandek
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© BBC.WEB.ID Powered by Blogger