Monday, May 20, 2013

Panwaslu Diminta Tak Kongkalingkong

SALATIGA, suaramerdeka.com - Para anggota panwaslu baik itu di tingkat paling bawah yaitu panitia pengawas lapangaan (PPL) hingga tingkat kecamatan, dan kabupaten/kota tidak kongkalingkong dengan saksi calon gubernur untuk memanipulasi suara. Sebab kejadian seperti itu terjadi di luar Jawa dan beberapa daerah di Jawa. 

"Saya mendengar laporan bahwa anggota Panwaslu kongkalingkong untuk memanipulasi hasil pemungutan suara. Tetapi setelah saya kroscek di wilayah Jawa Tengah ternyata tidak ditemukan. Semoga tidak terjadi di wilayah Jateng. Oleh karena itu kami mengimbau kepada para anggota Panwas untuk lebih intensif melakukan pengawasan," kata Teguh Purnomo SH MHum anggota Bawaslu Provinsi Jateng saat memberi arahan kepada para anggota PPL, Panwascam, dan Pansawlu Salatiga di RM Banybening Salatiga, Senin (20/5).

Teguh mengatakan, kedudukan Panwaslu lebih tinggi daripada penyelenggara Pemilu. Pihaknya berharap semua petugas Panwas harus tahu tentang apa yang dilakukan penyelenggara pemilu. Termasuk segala aturan yang menyangkut pemulihan umum mau pun pemiliahan gubernur. 

"Petugas Panwaslu dan jajaran paling bawah harus tahu seluk beluk pemilu. Jangan sampai ditanya orang tentang pemilu, petugas tidak tahu. Petugas harus banyak belajar dan mambaca," katanya. 

Teguh juga menjelaskan potensi-potensi kerawanan yang perlu diwaspadai Panwaslu. Di antaranya, netralitas KPPS, surat suara kurang, ketidakonsistenan menentukan suara sah dan tidak sah, pemilih mnggunakan hak pilih lebih dari satu kali, penggunaan suara suara cadangan tidak dibuatkan berita acara, manipulasi hasil pemungutan dan perhitungan suara, intimidasi terhadap pemilih ketika menuju TPS, dan serangan fajar (money politic). 

"Pengawas pemilu harus melakukan pengawasan melekat di tingkatnnya masing-masing. Jika ini dilakukan akan meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi," katanya. 

Teguh juga menyinggung terjadinya pemungutan suara ulang. Ini  hanya dapat dilaksanakan atas usulan KPPS yang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK.  Pemungutan suara ulang hanya  dilakukan  karena  adanya  kondisi  bencana  alam  atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

"Penghitungan suara ulang hanya dilakukan karena adanya kondisi, penghitungan suara dilakukan secara tertutup, penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. Kemudian  saksi  pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga  masyarakat  tidak  dapat  menyaksikan  proses penghitungan suara secara jelas. Selain itu, penghitungan  suara  dilakukan  di  tempat  lain  di luar  tempat  dan waktu yang telah ditentukan,  atau  terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah," tuturnya.

( Moch. Kundori / CN19 / SMNetwork )

Bagi Anda pengguna ponsel, nikmati berita terkini lewat http://m.suaramerdeka.com
Dapatkan SM launcher untuk BlackBerry http://m.suaramerdeka.com/bb/bblauncher/SMLauncher.jad


http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/05/21/157701/Panwaslu-Diminta-Tak-Kongkalingkong-
jika diwebsite ini anda menemukan artikel dengan informasi dan konten yang salah, tidak akurat, bersifat menyesatkan, bersifat memfitnah, bersifat asusila, mengandung pornografi, bersifat diskriminasi atau rasis mohon untuk berkenan menghubungi kami di sini agar segera kami hapus.
◄ Newer Post Older Post ►
 

© BBC.WEB.ID Powered by Blogger